Tolak Titipan dan Penerimaan di Luar Sistem, PWI Pekanbaru Siap Dampingi Pemko Kawal SPMB 2026/2027

PEKANBARU (RUANGRIAU.COM) - Kelompok Kerja (Pokja) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pekanbaru menyatakan komitmen penuh dampingi Pemko Pekanbaru kawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 agar berjalan transparan, adil, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Komitmen tersebut disampaikan lansung Ketua Pokja PWI Pekanbaru, Andre Zaky, saat mengikuti Deklarasi dan Penanda Tanganan Komitmen Pakta Integritas SPMB Tahun 2026 di Balai Pendidikan dan Menengah (BPM) Riau, Senin (8/6/2026).

Andre Zaky menegaskan, SPMB harus menjadi instrumen pemerataan pendidikan yang menjamin seluruh anak memperoleh akses sekolah yang sama tanpa diskriminasi latar belakang sosial, ekonomi, maupun kedekatan dengan pejabat atau pihak tertentu.

Menurutnya, pelaksanaan SPMB wajib bersih dari praktik titipan, pungutan liar, percaloan, serta berbagai bentuk intervensi yang berpotensi mencederai prinsip keadilan pendidikan.

“Kami mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Pekanbaru menjalankan SPMB secara transparan dan berintegritas. Tidak boleh lagi ada istilah siswa titipan, baik dari pejabat, tokoh masyarakat, maupun pihak yang memiliki pengaruh. Semua harus tunduk pada aturan yang sama,” tegasnya.

Ia menambahkan, seluruh sekolah harus konsisten menjalankan mekanisme penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pengecualian.

“Jangan ada penerimaan siswa karena rasa sungkan, tekanan, atau intimidasi dari pihak tertentu. Semua sekolah harus berani menegakkan aturan dan menolak siswa yang masuk melalui jalur di luar sistem,” ujarnya.

Andre Zaky juga mengingatkan bahwa penerimaan siswa di luar sistem resmi dapat berdampak serius terhadap masa depan peserta didik.

Siswa yang tidak tercatat dalam sistem berisiko tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), kehilangan hak atas berbagai bantuan pemerintah, hingga menghadapi kendala administrasi pendidikan di kemudian hari berupa Ijazah.

“Penerapan SPMB yang disiplin bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap hak-hak peserta didik,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan, PWI Pekanbaru juga menyatakan siap mendampingi kepala sekolah dan satuan pendidikan yang menghadapi tekanan atau intervensi selama proses penerimaan murid baru berlangsung.

“Kami mendorong seluruh kepala sekolah tetap teguh menjalankan regulasi. Jangan takut terhadap intimidasi atau tekanan dari pihak mana pun. 

PWI siap mengawal agar seluruh tahapan SPMB berjalan sesuai aturan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, mengakui bahwa berdasarkan evaluasi tahun-tahun sebelumnya masih ditemukan praktik percaloan dan pungutan uang masuk yang mencederai rasa keadilan dalam dunia pendidikan.

Karena itu, Pemko Pekanbaru menyambut baik komitmen bersama, khususnya, PWI Pekanbaru berkomitmen  untuk memperkuat pengawasan dan memastikan SPMB berjalan lebih bersih, transparan, dan akuntabel. 

Selain itu, Pemko Pekanbaru juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah sekolah swasta guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi kekhawatiran orang tua terkait keterbatasan daya tampung sekolah negeri maupun biaya pendidikan.

“Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Karena itu, akses pendidikan harus dijamin tanpa diskriminasi dan tanpa intervensi pihak mana pun,” tegas Markarius. (*)